MENGUBAH PERSEPSI PARIWISATA SYARIAH
Titing Kartika., S.Pd., M.M., MBA
Ditulis tanggal: 02 Juni 2014, dilihat: 1439 kali

Dosen STIEPAR Yapari-Aktripa Bandung

Menarik, saat mengikuti seminar nasional Pariwisata Syariah yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat di Bale Pasundan, Kantor perwakilan Bank Indonesia VI Jabar Banten, pada tanggal 27 Maret 2014 lalu. Acara yang juga disponsori oleh beberapa lembaga dan media, telah memberikan pencerahan kepada  peserta seminar yang yang dihadiri oleh akademisi, pelaku bisnis, pemerintah , serta masyarakat umum mengenai konsep pariwisata syariah dalam hal peluang, tantangan dan strategi pengembangannya di Indonesia. Dengan dihadirkannya beberapa nara sumber penting seperti Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Sapta Nirwandar, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pelaku Industri, PHRI dan Association of the Indonesia Tours and Travel (ASITA) seolah ingin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menggeliatkan produk baru industri pariwisata berjenre Syariah di tanah air termasuk Jawa Barat sebagai destinasi prioritas pariwisata syariah.

Walaupun Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di dunia, konsep pariwisata syariah di Indonesia baru diluncurkan pada tahun 2013 bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum. Sementara itu negara tetangga Malaysia sudah terlebih dahulu melakukan konsep ini sejak 2006, dan sudah memiliki Direktorat Jenderal Wisata Syariah sejak 2009. Selama penulis mendapat kesempatan studi di Malaysia bidang Pariwisata (2008-2009) melihat implementasi konsep pariwisata syariah di Malaysia sudah lebih terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Bahkan hingga kini Malaysia menjadi tiga besar tujuan wisata syariah dunia setelah Turki dan Uni Emirat Arab.

Bukan Hanya Wisata Ziarah

Selama ini persepsi wisata syariah identik dengan wisata ziarah dengan mengunjungi makam ulama, masjid-masjid peninggalan sejarah, umrah, haji dan lain-lain. Padahal pariwisata syariah dapat berupa bentuk kegiatan wisata alam, wisata budaya maupun buatan yang dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Merujuk pada Undang-Undang tentang Kepariwisataan (UU. No.10/2009) pariwisata syariah dapat didefiniskan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.Menurut Jaih Mubarak (anggota BPH DSN-MUI) salah satu pembicara pada seminar tersebut mengungkapkan beberapa kriteria destinasi wisata syariah yakni harus: bai’id ‘an al-syirk (terhindar dari syirik), ba’id ‘an al-fasad (terhindar dari rusak), ba’id ‘an al-dharar (terhindar dari sulit), dan ba’id ‘an al-ma’shiyyah (terhindar dari maksiat).

Sementara itu, Riyanto Sofyan, ketua umum Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah Indonesia (AHSIN) sekaligus sebagai Komisaris Utama PT. Sofyan Hotel (Hotel dengan sistem Syariah) menekankan bahwa esensi bersyariah adalah menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanuasiaan dan lingkungannya, sehingga produk dan jasa harus memenuhi ketentuan syariah untuk semua. Beberapa ketentuan wisata syariah diantaranya tersedianya makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, tersedia fasilitas yang layak dan nyaman untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memuudahkan untuk beribadah, produk dan jasa pelayanan pada usaha-usaha beserta objek-objek wisata syariah, serta adanya suasana kondusif terhadap nilai-nilai Islam.   

Hingga saat ini, pengembangan produk wisata syariah di Indonesia masih dibatasi pada empat jenis usaha pariwisata, yaitu hotel, restoran, biro perjalanan, dan Spa. Di awal tahun 2014 baru disahkan Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No.2 Tahun 2014 tentang pedoman Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, sedangkan untuk ketiga produk lainnya masih dalam tahap draft. Dengan Permen yang sudah keluar merupakan angin segar khususnya bagi para pelaku industri pariwisata untuk mengembangkan konsep syariah di Indonesia. Denga payung hukum ini pula diharapkan konsep pariwisata syariah yang kini terus digelorakan tidak hanya sekedar wacana, namun dapat dijadikan sebuah investasi untuk membangun masyarakat syariah.

Berdasarkan data Dirjen Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf (2013) jumlah wisman muslim ke Indonesiia sebesar 1.434.039, dengan prosentase jumlah wisman ke Indonesia sebesar 18,24%. Jumlah wisman muslim yang datang ke Indonesia bukan hanya dari wilayah timur tengah saja. Ini artinya, potensi pasar wisman (muslim) dari negara lain cukup potensial.

Jika dilihat dari kondisi Indonesia dengan 88,2% masyarakat beragama Islam, maka ini akan menjadi potensi dan peluang besar bagi Indonesia untuk menarik pasar dunia dengan menciptakan paket-paket wisata syariah di destinasi pariwisata Indonesia yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kawasan. Hingga kini, Indonesia melalui Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan 9 destinasi wisata syariah yaitu: Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lombok, dan Makasar.

Tantangan

Perkembangan syariah yang sudah merambah ke berbagai entitas termasuk pada industri pariwisata tentunya adalah sebuah peluang dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung program tersebut dibutuhkan tenaga profesional di bidang pariwisata khususnya wisata syariah, diperlukannya tataran operasional yang melibatkan DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI dalam menyiapkan standar sebagai pedoman dalam  penyelenggaraan pariwisata syariah.

Selain itu dukungan dari pemerintah, industri, dan masyarakat, serta perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia termasuk dalam menyiapkan kurikulum mengenai pariwisata syariah juga mutlak diperlukan sehingga konsep pariwsata syariah lebih implementatif. Yang tak kalah penting adalah peran media massa dalam menyosialisasikan konsep pariwisata syariah kepada publik.

Jika pemahaman yang  integrasi sudah didapat dari semua pihak, maka konsep pariwisata syariah di Indonesia tidak hanya dijadikan sebagai label semata namun juga terhadap substantif sehingga konsep ini dipandang sebagai sebuah sistem dan benar-benar memiliki value bagi kehidupan masyarakat. Dan jika negara-negara dengan penganut muslim minoritas saja mampu dan sudah lebih dulu menerapkan konsep pariwisata syariah (seperti Australia, Jepang, Singapura, Thailand, China dan beberapa negara lainnya ), maka Indonesia pun idealnya mampu menjadi destinasi wisata syariah di dunia. Semoga.

(Dipublikasikan di Majalah Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bhinneka Karya Winaya, Mei 2014)